+62 896 6423 0232 | info@idmetafora.com
Software ERP Indonesia IDMETAFORA


NDA (Non-Disclosure Agreement): Memahami Pengertian dan Dasar Hukum NDA

25 October, 2023   |   syefafalih

NDA (Non-Disclosure Agreement): Memahami Pengertian dan Dasar Hukum NDA

NDA (Non-Disclosure Agreement), yang berarti Perjanjian Kerahasiaan, adalah sebuah perjanjian hukum yang bertujuan untuk melindungi informasi rahasia dari penyebaran yang tidak sah atau tanpa izin dari pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam ranah bisnis, NDA menjadi sebuah alat penting untuk menjaga kerahasiaan informasi berharga seperti rencana bisnis, strategi pemasaran, desain produk, data pelanggan, dan berbagai informasi rahasia lainnya.

NDA bukan sekadar dokumen formal, melainkan sebuah perjanjian hukum yang memerlukan perhatian serius dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang NDA dan jenis-jenisnya sangat penting dalam menjaga keamanan informasi rahasia. Dalam artikel ini, kita akan membahas NDA secara lebih rinci, dari pengertian hingga berbagai jenisnya.

 

Pengertian NDA

NDA atau Non-Disclosure Agreement adalah suatu perjanjian kerahasiaan yang disepakati oleh dua belah pihak dengan tujuan utama melindungi informasi rahasia atau confidential information dari penyebaran yang tidak sah atau tanpa izin yang ditetapkan dalam perjanjian. Dalam konteks NDA, kedua pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diuraikan dalam dokumen tersebut, dan informasi tersebut tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk kepentingan pribadi atau komersial.

NDA umumnya diterapkan dalam situasi di mana informasi yang bersifat rahasia, seperti rencana bisnis, desain produk, data keuangan, atau teknologi, perlu dibagikan antara dua belah pihak, seperti dalam kerangka kemitraan bisnis atau transaksi pembelian dan penjualan aset. NDA dapat diatur sebagai perjanjian satu arah, di mana salah satu pihak adalah pengungkap informasi dan pihak lain adalah penerima informasi, atau sebagai perjanjian dua arah di mana kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mereka terima.

 

Mengapa NDA (Non-Disclosure Agreement) Penting?

NDA, yang merupakan singkatan dari Perjanjian Kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement, merupakan sebuah perjanjian hukum yang memegang peran yang sangat signifikan dalam berbagai konteks, baik dalam hubungan antara perusahaan dan karyawan maupun dalam interaksi antara perusahaan-perusahaan. Namun, pentingnya NDA dalam konteks ini dapat dijelaskan secara lebih rinci dan mendalam.

Sebagaimana yang dikutip dari Hukum Online, pasal 1 ayat (1) UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ("UURD") menyatakan dengan jelas bahwa "Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam aktivitas usaha, serta terjaga kerahasiaannya oleh pemilik informasi tersebut adalah merupakan rahasia dagang."

Oleh karena itu, tujuan utama NDA adalah untuk melindungi rahasia dagang tersebut. Hal ini menjadi sangat relevan dalam dua situasi kunci:

1. Perlindungan Informasi Perusahaan
NDA digunakan sebagai alat yang tidak hanya mengatur tetapi juga melindungi informasi yang termasuk dalam kategori rahasia dagang. Ini mencakup informasi sensitif seperti laporan keuangan perusahaan, inovasi bisnis, rencana produk baru, dan berbagai informasi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. NDA memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi ini tetap terlindungi dan tidak disebarkan secara tidak sah oleh karyawan atau pihak lain yang terlibat dalam bisnis.

2. Hubungan Bisnis dengan Pihak Ketiga
Selain perlindungan informasi internal, NDA juga berperan sebagai perjanjian hukum yang mengikat dalam kasus kolaborasi atau interaksi antara perusahaan dengan pihak ketiga. Misalnya, ketika perusahaan X berkolaborasi dengan perusahaan Y dalam sesi brainstorming. NDA berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat, memastikan bahwa perusahaan Y tidak akan menyebarkan informasi perusahaan X ke publik atau pihak yang tidak berkepentingan. Ini adalah langkah proaktif untuk mencegah informasi jatuh ke tangan yang tidak seharusnya, seperti kompetitor perusahaan X.

 

Fungsi NDA

1. Menghindari Potensi Sengketa Hukum
Dengan menetapkan batasan dan persyaratan yang jelas untuk penggunaan informasi rahasia, NDA membantu menghindari potensi sengketa hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan atau kerjasama. Ini meminimalkan risiko konflik yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan atau pelanggaran.

2. Menjamin Kepercayaan
NDA juga berfungsi dalam konteks bisnis untuk menjamin kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan. Dengan menandatangani NDA, pihak-pihak tersebut menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang dibagikan. Ini membangun dasar kepercayaan yang kuat dalam kerjasama bisnis.

3. Melindungi Informasi Sensitif
Fungsi lain dari NDA adalah untuk melindungi informasi yang sangat rahasia dan berharga. Ketika individu atau entitas bisnis menandatangani NDA, mereka secara tegas menyetujui untuk menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Jika ada pelanggaran terhadap NDA, pihak yang merasa dirugikan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai.

4. Menjaga Hak Paten Perusahaan
NDA menjadi alat yang sangat penting dalam menjaga hak paten perusahaan. Biasanya, NDA digunakan ketika perusahaan menciptakan produk baru yang belum diumumkan kepada publik. Dengan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan produk dengan NDA, perusahaan dapat memastikan bahwa informasi produk tersebut tetap dalam kendali dan tidak terungkap sebelum waktunya. Ini mengurangi risiko bahwa produk tersebut akan diklaim oleh pihak lain.

5. Memberikan Batasan Informasi yang Jelas
Fungsi NDA yang lain adalah memberikan batasan yang jelas tentang informasi mana yang dianggap rahasia. Dalam NDA, terdapat penjelasan rinci tentang informasi yang harus dijaga kerahasiaannya dan informasi yang masih boleh dibagikan secara terbuka. Ini membantu kedua belah pihak yang terlibat dalam NDA untuk memahami dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh mereka diskusikan atau sebarkan.

 

Jenis NDA

1. NDA Mutual atau NDA Dua Arah
NDA jenis ini adalah sebuah perjanjian kerahasiaan yang secara bersamaan mengikat kedua belah pihak untuk menjaga informasi rahasia yang mereka bagikan. Dalam NDA ini, baik pihak yang mengungkapkan informasi maupun pihak yang menerima informasi memiliki tanggung jawab yang setara untuk menjaga kerahasiaan tersebut.

2. NDA Unilateral atau NDA Satu Arah
NDA jenis ini hanya mengikat pihak yang menerima informasi. Ini berarti hanya pihak penerima informasi yang memiliki kewajiban eksklusif untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pihak pengungkap informasi.

3. NDA Multilateral atau NDA Global
NDA ini melibatkan tiga pihak atau lebih. Biasanya digunakan ketika terlibat banyak pihak dalam suatu proyek atau bisnis tertentu dan diperlukan berbagi informasi rahasia di antara mereka.

4. NDA Non-circumvention atau NDA Non-sirkuler
Jenis NDA ini melarang pihak penerima informasi untuk menggunakan informasi yang mereka terima untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi tanpa izin eksplisit dari pihak pengungkap informasi.

5. NDA Terbatas Waktu atau NDA dengan Batasan Waktu
NDA ini hanya berlaku selama jangka waktu tertentu. Biasanya digunakan ketika informasi yang dibagikan memiliki masa berlaku terbatas atau ketika perlindungan informasi hanya diperlukan untuk periode yang terbatas.

6. NDA Sebelum Negosiasi atau NDA Pra-negosiasi
NDA jenis ini disepakati sebelum memulai proses negosiasi. Tujuannya adalah untuk melindungi informasi rahasia yang dibagi oleh kedua belah pihak selama tahap awal perundingan atau diskusi.

 

Dasar Hukum NDA

Dasar Hukum Non-Disclosure Agreement (NDA) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (UURD). UURD mengatur aspek-aspek penting terkait dengan rahasia dagang. Di bawah UURD, beberapa poin terkait rahasia dagang adalah sebagai berikut:

1. Definisi Rahasia Dagang
UURD memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai rahasia dagang. Ini mencakup informasi yang tidak diketahui oleh publik di bidang teknologi dan bisnis, memiliki nilai ekonomi, berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

2. Ruang Lingkup Rahasia Dagang
Pasal 2 UURD merinci ruang lingkup rahasia dagang. Ini mencakup metode penjualan, metode produksi, metode pengolahan, atau informasi di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

3. Perlindungan Hukum
Pasal 3 UURD menjelaskan bahwa rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan hukum jika memenuhi sejumlah syarat, yaitu:

- Informasi bersifat rahasia, artinya hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak dikenal secara umum oleh masyarakat.
- Informasi memiliki nilai ekonomi, yang berarti kerahasiaannya dapat digunakan untuk kegiatan komersial atau meningkatkan keuntungan ekonomi.
- Informasi dijaga dengan baik oleh pemilik atau pihak yang menguasainya dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai.

UURD adalah dasar hukum yang penting dalam pengaturan dan perlindungan rahasia dagang di Indonesia. NDA digunakan sebagai alat hukum yang mendukung pelaksanaan UURD untuk menjaga kerahasiaan dan mengatur penggunaan informasi rahasia dalam berbagai konteks bisnis dan kerjasama.

 

Aspek Hukum dan Etika NDA

Dalam mendiskusikan aspek hukum dan etika yang melingkupi Non Disclosure Agreement (NDA), penting untuk merujuk kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang secara tegas mengatur mengenai konsep Rahasia Dagang. Pasal ini memainkan peran sentral dalam menentukan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan informasi rahasia dalam ranah teknologi dan bisnis.

Rahasia dagang, sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal tersebut, adalah informasi yang memiliki karakteristik khusus. Pertama, informasi tersebut harus bersifat rahasia, yang berarti bahwa informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum dalam konteks teknologi dan/atau bisnis. Kedua, rahasia dagang harus memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sehingga informasi tersebut menjadi berharga karena dapat digunakan dalam operasi bisnis atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Terakhir, pemilik informasi harus berupaya sungguh-sungguh dalam menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Tindakan perlindungan yang diterapkan harus memadai dan memadukan praktik-praktik yang layak dan wajar.

Pelanggaran kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi atau mengungkapkannya tanpa izin merupakan tindakan serius yang dapat menimbulkan sanksi hukum. Ini termasuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak yang melibatkan penggunaan rahasia dagang yang dimiliki oleh pihak lain atau mengungkapkannya, serta pelanggaran kesepakatan yang dinyatakan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaan. Sanksi tersebut dapat mencakup pidana penjara dengan ancaman hukuman hingga 2 tahun dan/atau denda dengan jumlah maksimal Rp300 juta. Penting untuk diingat bahwa tindak pidana ini adalah delik aduan, yang berarti bahwa tindakan hukum hanya dapat diambil atas pengaduan pihak yang dirugikan.

Pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi juga memiliki hak untuk mengambil langkah hukum terhadap mantan karyawan atau pihak ketiga yang secara melanggar membocorkan rahasia dagang perusahaan kepada entitas lain untuk kepentingan komersial. Tindakan hukum semacam ini bisa mencakup gugatan ganti rugi dan pemberian penghentian segala aktivitas yang melibatkan penggunaan atau pengungkapan rahasia dagang.

Selain upaya peradilan, perjanjian NDA juga bisa mencakup mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti arbitrase, yang memberikan para pihak cara lain untuk menyelesaikan perselisihan secara efisien dan lebih cepat daripada melalui proses peradilan.

 

Hal yang Harus Diperhatikan Ketika Menandatangani NDA

Sebelum menandatangani Perjanjian Non-Disclosure Agreement (NDA), sangat penting untuk membaca dan memahami seluruh klausa dan ketentuan dalam perjanjian secara teliti. Jika terdapat ketidakjelasan atau pertanyaan, sebaiknya berkonsultasi dengan seorang advokat atau konsultan hukum yang berpengalaman untuk memastikan bahwa segala aspek yang berkaitan dengan kerahasiaan dan konsekuensi hukumnya dijelaskan secara rinci. Berikut merupakan beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebelum menandatangani NDA:

1. Identifikasi Jenis Informasi Rahasia
Sebelum menandatangani NDA, sangat penting untuk memahami secara rinci jenis informasi yang dianggap rahasia dalam perjanjian tersebut. Informasi rahasia ini dapat mencakup daftar pelanggan, rencana bisnis, data personal, laporan keuangan, temuan produk, dan segala jenis rahasia dagang lainnya yang mungkin terlibat. Memiliki pemahaman yang tepat tentang informasi yang harus dijaga kerahasiaannya dan informasi yang tidak tercakup dalam NDA adalah langkah awal yang krusial.

2. Sanksi Pelanggaran
Periksa dengan seksama sanksi apa yang akan diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap NDA. Mengetahui implikasi hukum dan denda yang mungkin dikenakan oleh pemilik informasi rahasia adalah suatu keharusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pelanggaran NDA dapat mengakibatkan hukuman penjara dengan durasi maksimal 2 tahun dan/atau denda dengan jumlah hingga Rp300 juta. Oleh karena itu, pemahaman yang cermat mengenai jenis informasi yang memiliki karakter rahasia sangat penting untuk menghindari risiko pelanggaran.

3. Masa Berlaku Perjanjian
Pastikan untuk memahami periode berlaku dari NDA yang ditandatangani. Beberapa NDA memiliki batas waktu tertentu, sementara yang lain bersifat tak terbatas. Apabila perjanjian memiliki masa berlaku, sangat penting untuk memahami kapan perjanjian akan berakhir dan bagaimana informasi rahasia harus diperlakukan setelah periode tersebut berakhir.

4. Pengembalian Informasi
Jika NDA memiliki masa berlaku tertentu, pastikan untuk memahami dengan jelas kewajiban pengembalian informasi. Ketika perjanjian berakhir, biasanya pihak yang menerima informasi harus mengembalikan dokumen fisik dan menghapus atau menghancurkan informasi elektronik agar tidak dapat diungkapkan lagi.

 

Profesi yang Terikat Non Disclosure Agreement (NDA)

1. Dokter Terkait Informasi Pasien
Profesi dokter melibatkan kewajiban yang sangat kuat dalam menjaga kerahasiaan informasi pasien. Rumah sakit dan lembaga medis memiliki kebijakan ketat dalam memberikan akses terhadap data, seperti rekam medis pasien. Dasar hukum dari kerahasiaan ini juga diatur dalam Kode Etik Profesi Dokter, khususnya merujuk pada Pasal 16.

2. Pengacara dan Kliennya
Hubungan yang dibangun di atas dasar saling percaya antara pengacara dan kliennya menuntut pengacara untuk menjaga kerahasiaan informasi klien dengan sangat ketat. Prinsip kerahasiaan ini berlaku bahkan setelah hubungan kerjasama antara pengacara dan kliennya berakhir. Ketentuan tersebut tidak hanya didasari oleh kode etik profesi pengacara tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Advokat, khususnya pada Pasal 15 dan 26.

3. Asisten Pribadi
Profesi asisten pribadi sering kali memiliki akses yang sangat mendalam terhadap informasi rahasia atasannya, baik yang berkaitan dengan bisnis maupun aspek-aspek kehidupan pribadi. Dalam banyak kasus, majikan menegaskan pentingnya perjanjian kerahasiaan ini melalui kontrak kerja dengan asisten pribadi mereka.

Ketiga profesi di atas menunjukkan sejauh mana pentingnya menjaga kerahasiaan dalam konteks pekerjaan mereka dan memastikan bahwa informasi yang mereka akses tetap terjaga dengan ketat. Perjanjian NDA digunakan sebagai alat hukum yang memberikan perlindungan tambahan terhadap kerahasiaan tersebut, dan melanggar NDA dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, profesi ini memegang peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa informasi dan kepercayaan klien atau pasien tetap terlindungi dan terjaga dengan baik.

 

Contoh Format NDA

Contoh Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement)

PERJANJIAN KERAHASIAAN

No. ______/______/______

(Tanggal)

Para Pihak:

1. [Nama Perusahaan/Individu Pihak Pertama], yang berkedudukan di [Alamat], dalam hal ini diwakili oleh [Nama dan Jabatan], selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama."

2. [Nama Perusahaan/Individu Pihak Kedua], yang berkedudukan di [Alamat], dalam hal ini diwakili oleh [Nama dan Jabatan], selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua."

Kedua belah pihak dalam perjanjian ini, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak."

Dalam rangka menjaga kerahasiaan informasi tertentu yang akan disampaikan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Para Pihak sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerahasiaan ini sebagai berikut:

1. Definisi Rahasia
a. "Informasi Rahasia" merujuk pada segala bentuk data, informasi, atau materi yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang memiliki nilai rahasia atau kerahasiaan yang diinginkan oleh Pihak Pertama. Informasi Rahasia dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, data teknis, rencana bisnis, ide-ide kreatif, metode produksi, strategi pemasaran, dan data pelanggan.

b. Informasi Rahasia mencakup informasi yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, serta informasi yang disampaikan melalui media elektronik atau format lainnya.

2. Kewajiban Kerahasiaan
a. Pihak Kedua berjanji untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pihak Pertama.

b. Pihak Kedua tidak akan mengungkap, menyebarkan, atau menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan pihak ketiga atau pihak terafiliasi tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama.

3. Penggunaan Informasi Rahasia
Pihak Kedua hanya boleh menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan yang telah disepakati oleh Para Pihak. Penggunaan Informasi Rahasia dilakukan secara etis dan sah, dan tidak boleh melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.

4. Perlindungan Informasi Rahasia
a. Pihak Kedua wajib menjaga Informasi Rahasia dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti yang diterapkan pada informasi rahasia internal mereka sendiri.

b. Pihak Kedua wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah akses yang tidak sah atau pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak lain.

5. Keterbatasan Kewajiban Kerahasiaan
Pihak Kedua tidak akan dianggap melanggar Perjanjian ini jika mereka dapat membuktikan bahwa:

a. Mereka telah menerima Informasi Rahasia dari sumber yang sah dan tanpa kewajiban kerahasiaan.

b. Informasi Rahasia tersebut sudah menjadi informasi publik sebelum diterima oleh Pihak Kedua atau setelah diterimanya tanpa melalui pelanggaran Perjanjian ini.

6. Kewajiban Setelah Berakhirnya Perjanjian
a. Setelah berakhirnya Perjanjian ini atau berakhirnya hubungan antara Para Pihak, Pihak Kedua wajib mengembalikan semua salinan Informasi Rahasia yang diterimanya kepada Pihak Pertama.

b. Pihak Kedua tidak akan lagi menggunakan atau mengungkap Informasi Rahasia setelah berakhirnya Perjanjian ini.

7. Hukuman Pelanggaran
Pihak Kedua memahami dan menyetujui bahwa pelanggaran terhadap Perjanjian ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan kerugian finansial yang signifikan bagi Pihak Pertama.

8. Perjanjian Tertulis
Perjanjian ini merupakan ekspresi tertulis dari kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, yang berkaitan dengan Informasi Rahasia.

9. Hukum yang Berlaku
Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di [Negara/Provinsi].

Para Pihak telah membaca, memahami, dan menyetujui ketentuan dalam Perjanjian ini pada tanggal yang disebutkan di bagian atas.

PIHAK PERTAMA                          PIHAK KEDUA
[Nama dan Tanda Tangan]          [Nama dan Tanda Tangan]
[Tanggal]                                         [Tanggal]

[Alamat Pihak Pertama]               [Alamat Pihak Kedua]

 

Kesimpulan

Non-Disclosure Agreement (NDA) adalah sebuah perjanjian kerahasiaan yang digunakan untuk melindungi informasi rahasia dari pengungkapan atau penggunaan yang tidak sah. NDA biasanya dibuat antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam pertukaran informasi rahasia, seperti perusahaan dengan karyawan, mitra bisnis, atau pihak ketiga. Fungsi utama NDA adalah menjaga kerahasiaan informasi yang memiliki nilai ekonomi, mencegah persaingan mendapatkan akses ke informasi rahasia, dan memastikan bahwa informasi tersebut tidak digunakan untuk melanggar hak kekayaan intelektual.

NDA mencakup definisi informasi rahasia, kewajiban kerahasiaan, penggunaan informasi rahasia, perlindungan informasi, keterbatasan kewajiban kerahasiaan, kewajiban setelah berakhirnya perjanjian, dan sanksi pelanggaran. Dalam kasus pelanggaran NDA, pihak yang melanggar dapat menghadapi tuntutan hukum dan sanksi finansial. Perjanjian ini berlaku dalam periode tertentu dan dapat mencakup berbagai jenis informasi, termasuk data teknis, rencana bisnis, ide kreatif, metode produksi, dan strategi pemasaran. NDA adalah alat penting dalam menjaga kerahasiaan dan kepercayaan dalam hubungan bisnis, dan perlu dikelola dengan hati-hati untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Liputan Software ERP IDMETAFORA Indonesia!

Jika anda merasa artikel ini bermanfaat, bagikan ke pengikut anda melalui tombol dibawah ini:



Software ERP Indonesia

Artikel rekomendasi untuk Anda